HARIAN SUMEDANG — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumedang menggelar Rapat Pimpinan bersama pimpinan fraksi dan alat kelengkapan dewan (AKD).
Rapat tersebut digelar guna menyikapi dinamika permasalahan Wakil Bupati Sumedang yang saat ini tengah diinvestigasi oleh tim bentukan Gubernur Jawa Barat.
Ketua DPRD Kabupaten Sumedang menyampaikan enam poin penting hasil Rapat Pimpinan yang dilangsungkan pada malam sebelumnya.
Pertama, DPRD Sumedang menyatakan menghormati langkah Gubernur Jawa Barat yang telah membentuk tim investigasi untuk menindaklanjuti isu yang berkembang.
Kedua, DPRD mendukung penuh proses tersebut dan menunggu hasil resmi tim investigasi. DPRD berharap proses berjalan objektif dan transparan agar menghasilkan keputusan yang adil.
Ketiga, DPRD memastikan akan menindaklanjuti hasil investigasi sesuai dengan kewenangan lembaga yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Keempat, DPRD meminta Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang untuk tetap fokus menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat tanpa terganggu oleh kendala yang ada.
Kelima, seluruh lapisan masyarakat diimbau untuk bersama-sama menjaga kondusivitas wilayah Kabupaten Sumedang.
Keenam, DPRD berjanji akan terus mengawasi perkembangan proses investigasi demi memastikan kepentingan masyarakat dan kelangsungan pemerintahan daerah tetap menjadi prioritas utama.
Baca Juga:
Polri Sudah Tetapkan 138 Tersangka Pembakaran Hutan dan Lahan
Koramil dan Polsek di Pamulihan-Sumedang Bagikan Ratusan Masker Antisipasi Debu dan Cuaca Ekstrem
Terkait surat masuk dari Forum Ormas Masyarakat Sumedang, DPRD mengonfirmasi telah menjadwalkan audiensi resmi pada Rabu mendatang pukul 13.00 WIB.
Jadwal tersebut ditetapkan setelah agenda audiensi sebelumnya sempat tertunda akibat padatnya kegiatan dewan.
Menanggapi anggapan bahwa DPRD dinilai lambat atau enggan menggunakan hak interpelasi secara mandiri, pimpinan menjelaskan bahwa langkah ini diambil untuk menghindari spekulasi dan desas-desus liar.
Pimpinan DPRD menegaskan pentingnya menjaga prinsip kolektif-kolegial serta menghormati kewenangan gubernur.
Langkah ini diambil untuk memastikan fungsi pengawasan dan penggunaan hak-hak DPRD tetap berjalan pada koridor hukum yang tepat demi terciptanya Sumedang yang aman dan kondusif. ( Abdul Haris )
