HARIAN SUMEDANG ONLINE — Unit Pengelola Irigasi (UPI) Daerah Irigasi (DI) Kamun menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Musyawarah Persiapan Musim Tanam (MT) 2026–2027 di Kantor UPI Kamun, Desa Liangjulang, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Majalengka, Kamis (12/11/2026).
Pertemuan yang dimulai pukul 13.00 WIB tersebut mempertemukan berbagai pemangku kepentingan lintas sektor. Hadir di antaranya Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) Majalengka Gugun Sukma Gumilar, Danramil Ligung, serta perwakilan Dinas PUTR Majalengka.
Turut hadir pula Kabid Operasi dan Pemeliharaan (OP) BBWS Cimanuk Cisanggarung, koordinator BPP, penyuluh pertanian lapangan (PPL), para kepala desa, serta perwakilan pengurus GP3A, P3A, dan kelompok tani IP3A.
Dalam sambutannya, Gugun Sukma Gumilar menegaskan posisi strategis wilayah Kecamatan Ligung, Leuwimunding, dan Sumberjaya sebagai sentra pertanian yang bergantung pada suplai air saluran DI Ciwaringin.
“Menghadapi masa tanam 2026–2027, Bupati Majalengka telah mengeluarkan maklumat agar seluruh pemangku kepentingan berkoordinasi demi menyukseskan program ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani,” ujarnya.
Jadwal Tanam Mundur Akibat Faktor Iklim
Usai rapat, Tim Penyuluhan dan Pengamanan Irigasi UPI DI Kamun, Agus, mengonfirmasi adanya pergeseran jadwal awal Masa Tanam I (MT1).
Jika pada tahun-tahun sebelumnya tanam dimulai pertengahan November, tahun ini ditetapkan mulai 1 Desember 2026. Ketetapan ini mengacu pada Rencana Tata Tanam Global (RTTG) dan Surat Keputusan (SK) Bupati Majalengka.
Agus menjelaskan, kemunduran jadwal dipicu oleh faktor cuaca dan dampak fenomena El Nino yang menekan ketersediaan suplai air.
Baca Juga:
“Saat ini daya tampung dan debit air di Bendung Kamun belum mencukupi untuk distribusi maksimal. Padahal, di lapangan sudah ada petani yang mulai mengolah lahan,” kata Agus.
Ia mengimbau para petani dan mitra irigasi untuk kompak mematuhi jadwal tanam serentak per 1 Desember mendatang guna menghindari risiko kekurangan air.
Hambatan Sampah dan Bangunan Liar
Selain persoalan debit air, UPI Kamun menghadapi tantangan berat dalam pemeliharaan jaringan irigasi. Tumpukan sampah dan maraknya bangunan liar (bangli) di sepanjang sempadan menjadi kendala utama.
Baca Juga:
Oceanpayment Perkenalkan OP Link untuk Pembayaran QR Lintasnegara di SFF 2026
Geotab Luncurkan GO Anywhere Plus untuk Pantau Aset Operasional dan Kendaraan di Indonesia
Untuk menangani sampah dan sedimentasi ringan, UPI Kamun rutin menggelar pembersihan massal (gropyokan) dua hingga tiga kali sebulan bersama pemerintah desa. Kebocoran kecil ditangani darurat dengan karung, sementara kerusakan berat diusulkan perbaikannya ke BBWS.
Namun, upaya pengerukan sedimen skala besar menggunakan alat berat kerap terhenti akibat berdirinya warung dan rumah warga di atas maupun di bawah tanggul irigasi.
“Alat berat sulit masuk dan bermanuver karena sepanjang tanggul dipenuhi bangunan liar. Padahal, pendangkalan akibat sedimentasi ini kerap memicu banjir luapan saat hujan dan dikeluhkan warga Kadipaten,” ungkap Agus.
Pihak UPI Kamun menyatakan tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pembongkaran paksa. Sejauh ini, langkah yang ditempuh baru sebatas sosialisasi dan pengiriman surat teguran bersama Satpol PP sejak bulan lalu.
Agus berharap pemerintah daerah dan pemerintah desa segera bersinergi mengambil langkah tegas menertibkan sempadan irigasi. Penertiban dinilai krusial agar normalisasi saluran berjalan optimal demi kelancaran pasokan air pertanian. ( Abdul Haris )
