HARIAN SUMEDANG ONLINE – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumedang menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap enam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), Kamis (19/11/2026).
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sumedang ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD, Atang Setiawan, S.E., serta dihadiri oleh pimpinan dan jajaran anggota dewan.
Sementara itu, pihak eksekutif diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang, Hj. Tuti Ruswati, S.Sos., M.Si., CPM., yang hadir membacakan nota jawaban resmi Bupati Sumedang.
Adapun keenam Raperda yang tengah dibahas secara intensif tersebut meliputi Raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta tiga Raperda pemekaran desa, yakni Pembentukan Desa Galuh Pakuon (Kecamatan Cimanggung), Desa Pananjung (Kecamatan Tanjungsari), dan Desa Pasir Padang (Kecamatan Jatinunggal).
Selain itu, turut dibahas Raperda Pencabutan Perda Nomor 3 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Ibadah Haji, serta Raperda Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual.
Dalam penyampaiannya, Sekda Tuti Ruswati mengapresiasi seluruh masukan, saran, dan catatan kritis yang sebelumnya telah dilontarkan oleh fraksi-fraksi di parlemen.
Menurutnya, pandangan dari legislatif menjadi instrumen krusial untuk menyempurnakan draf regulasi agar lebih komprehensif dan tepat sasaran saat diimplementasikan.
Senada dengan hal tersebut, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Sumedang, Dedih, S.Hut., menegaskan bahwa keenam produk hukum ini dirancang sebagai wujud nyata keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat.
Ia optimistis, apabila telah disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda), regulasi tersebut akan mendorong percepatan pembangunan daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga Sumedang.
Baca Juga:
Polsek Sukasari Tertibkan 219 Motor Siswa SMPN 1 Sukasari, 39 Tanpa TNKB dan 11 Knalpot Brong
Cision MCP Hadirkan Intelijen Konsumen ke Alur Kerja Sehari-hari
Keseluruhan rangkaian Rapat Paripurna berjalan tertib dan lancar, mencerminkan harmonisasi antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam melahirkan kebijakan publik yang berkualitas. ( Siti Kowati )







