TANJUNGSARI — Kegiatan renang yang masih diwajibkan di beberapa SMP Negeri di Sukedang menuai sorotan dari sejumlah orang tua siswa.
Salah satunya adalah orang tua dari Dini (bukan nama sebenarnya), siswi kelas VIII yang kerap absen setiap kali kegiatan renang berlangsung.
Bukan karena enggan, melainkan karena keterbatasan ekonomi yang membuatnya tak mampu mengikuti kegiatan tersebut.
“Kadang untuk makan saja kami kesulitan, apalagi harus membayar biaya renang,” ujar orang tua Dini dengan nada lirih.
Dalam kondisi ekonomi yang pas-pasan dan jumlah anggota keluarga yang banyak, biaya tambahan untuk kegiatan renang menjadi beban tersendiri.
Namun, pihak sekolah melalui guru PJOK seolah etap mewajibkan keikutsertaan siswa dalam kegiatan renang.
Kebijakan ini dinilai tidak sensitif terhadap kondisi sosial ekonomi siswa. Padahal, pendidikan seharusnya inklusif dan tidak membebani siswa.
“Kami berharap Dinas Pendidikan atau Pemprov Jawa Barat bisa mengkaji ulang kebijakan ini.
Di daerah lain seperti Bekasi, kegiatan renang tidak diwajibkan,” tambah orang tua Dini.
Kritik juga datang dari sejumlah pemerhati pendidikan yang menilai bahwa sekolah seharusnya memberikan alternatif bagi siswa.
Terlebih, masih banyak materi PJOK lain yang bisa diajarkan tanpa memerlukan biaya tambahan.
Kegiatan renang memang penting untuk kesehatan dan keselamatan, namun pelaksanaannya harus mempertimbangkan aspek keadilan dan aksesibilitas.
Jika tidak, kegiatan yang seharusnya menyenangkan justru menjadi momok bagi siswa dari keluarga kurang mampu.
Baca Juga:
Setelah Tahun Lalu Sekolah-sekolah di Jabar “Sepi” Pungutan, Akhir Tahun Ajaran Ini Kembali Marak
Pihak sekolah dan Dinas Pendidikan diharapkan segera merespons keluhan ini dengan bijak dan manusiawi.
Pendidikan PJOK bukan hanya renang, tetapi juga tentang empati dan keadilan sosial. (T) ***
