HARIAN SUMEDANG — Komisi II DPRD Kabupaten Sumedang menerima penyampaian aspirasi dari Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Raharja terkait kerusakan saluran Irigasi Nagrog.

Fasilitas pengairan tersebut merupakan sarana vital yang menopang sekitar 300 hektar lahan pertanian di lima desa di wilayah Kabupaten Sumedang.

Audiensi dan dengar pendapat tersebut berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sumedang pada Selasa (11/8/2026).

Pertemuan ini dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota Komisi II DPRD, perwakilan Dinas Pertanian, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUTR) Kabupaten Sumedang, serta jajaran pengurus dan anggota Gapoktan Raharja.

Dalam forum tersebut, perwakilan Gapoktan Raharja memaparkan bahwa tidak berfungsinya saluran Irigasi Nagrog telah berlangsung lama.

Kondisi ini berdampak langsung pada penurunan produktivitas lahan dan menyulitkan para petani dalam mendapatkan pasokan air secara optimal.

Khususnya saat memasuki musim tanam. Para petani mendesak adanya langkah konkret dan cepat dari pemerintah daerah setempat.

Menanggapi keluhan tersebut, Ketua Komisi II DPRD  menyetujui  perbaikan fasilitas irigasi tersebut bersifat mendesak demi menjaga ketahanan pangan dan kesejahteraan para petani setempat.

Namun, mengingat skala kerusakan dan kebutuhan anggaran perbaikan yang besar, rehabilitasi fisik belum dapat ditanggulangi sepenuhnya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumedang.

Langkah Strategis Perbaikan

Sebagai solusi tindak lanjut, Komisi II bersama Pemerintah Kabupaten Sumedang menyepakati sejumlah langkah strategis:

• Pengusulan Anggaran Lintas Tingkat: Mengusulkan skema pembiayaan perbaikan melalui APBD Provinsi Jawa Barat serta APBN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

• Kelengkapan Dokumen Teknis: Mendorong Dinas Pertanian dan Dinas PUTR Kabupaten Sumedang untuk segera mematangkan data teknis. Serta melengkapi berkas usulan agar dapat masuk dalam skala prioritas program pembangunan mendatang.

• Pengawalan Aspirasi: Komisi II berkomitmen mengawal seluruh tahapan koordinasi dan pengajuan anggaran hingga tahap realisasi.

Melalui sinergi antar-instansi ini, diharapkan kendala pasokan air untuk 300 hektar lahan pertanian terdampak dapat segera teratasi, sehingga efisiensi dan produktivitas hasil tani di lima desa tersebut kembali normal. ( Jurnalis Siti Kowati )