Pemkab Sumedang Kurang Berani Turunkan Anggaran Cukup Untuk Pengembangan Wisata ?

HARIANSUMEDANG.COM — Salah seorang pekerja pariwisata di Bali pernah berkomentar tentang Cadaspangeran, katanya bila tempat itu ada di Bali niscaya bakal jadi objek  wisata mendunia.

Dari itu setidaknya bisa ditarik kesimpulan bahwa Sumedang memiliki potensi wisata berkelas dunia, namun selama ini potensi-potensi tadi belum bisa diberdayakan.

Sumedang miliki tempat wisata panorama kampus di Jatinangor. Ruang Terbuka Hijau (RTH) kampus Unpad, ITB dan IPDN bisa menjadi gaya tarik wisata yang bisa dipasarkan.

Sumedang pun miliki kawasan alam pedesaan yang masih asli. Suasana alam pesawahan dan peladangan di Kecamatan Sukasari dan sebagian di Desa Cijambu dan Kadakajaya, satu contohnya.

Selain itu, Sumedang pun memiliki kawasan seni budaya. Terutama di Kecamatan Rancakalong, di sana masih banyak seni dan tradisi yang masih dipertahankan masyarakatnya, semisal upacara adat Ngalaksa dan lainnya.

Tempat-tempat pemandian air panas di sekitar kaki Gunung Tampomas menjadi potensi wisata yang bisa diunggulkan, semisal di Cileungsing Buahdua. Bahkan di Desa Hariang ada Situ Silembang yang mirip dengan Labuan Cermin di Kalimantan.

Wisata sejarah, Sumedang memiliki tempat- tempat bekas benteng jaman kolonial, seperti Gunung Kunci dan Gunung Palasari. Museum Prabu Geusan Ulun dan pemakaman – pemakaman  kuno.

Sumedang pun memiliki potensi wisata perairan, semisal Waduk Jatigede, Bendungan Cipanas dan Bendung Rengrang di Kecamatan Paseh. Panorama alam di sana rata- rata sangat potensial untuk dijual.

Termasuk sentral kuliner khas Sumedang, seperti kawasan Desa Cilembu dengan produk unggulan ubi cilembunya, kawasan Jembarwangi dengan mangga gedong gincunya, dan lainnya lagi.

Hanya persoalannya kenapa potensi-potensi wisata Sumedang itu seolah terkubur hidup-hidup, tidak menjelma raksasa yang bisa mendongkrak PAD Sumedang ?

Menurut pengkajian penulis, pertama Pemkab Sumedang kurang ada keberanian mengeluarkan daya dukung anggaran untuk proses perwujudan kawasan-kawasan potensial itu menjadi kawasan bernilai jual.

Kedua, Pemkab Sumedang belum bisa membentuk sistem tata kelola pariwisata bersama pemerintah provinsi, swasta dan masyarakat adat / kelompok penggerak pariwisata.

Ketiga, masih miskinnya promosi pariwisata ke tataran nasional dan internasional. Untuk hal satu ini, tetap berkait pada daya dukung anggaran dari Pemkab Sumedang.

Dalam pengembangan pariwisata di Sumedang, sepertinya, harus pariwisata yang berbasis kemasyarakatan. Dalam arti, pariwisata yang didukung langsung oleh masyarakatnya.

Namun, pengembangan pariwisata dengan sistem ini akan lambat untuk mencapai targetnya. Kecuali inisiatif dari desa setempat untuk kembangkan potensi wisata di wilayahnya.

( Tatang Tarmedi ) ***