TKN Prabowo – Gibran Tuding untuk Degradasi Pemilu 2024 Terkait Beredarnya Film Dokumenter ‘Dirty Vote’

Avatar photo

- Pewarta

Senin, 12 Februari 2024 - 14:06 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Habiburokhman. (Dok. Dpr.go.id)

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Habiburokhman. (Dok. Dpr.go.id)

HARIANSUMEDANG.COM – Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menanggapi beredarnya film dokumenter Dirty Vote yang kontroversial itu.

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Habiburokhman menyebut Dirty Vote merupakan film yang berisi fitnah.

Habiburokhman pun mempertanyakan kebenaran pakar-pakar hukum yang hadir di film itu.

Ia menyangsikan dugaan kecurangan yang diarahkan ke Prabowo-Gibran.

“Sebagian besar yang disampaikan dalam film tersebut adalah sesuatu yang bernada fitnah.”

“Narasi kebencian yang sangat asumtif, dan sangat tidak ilmiah,” kata Habiburokhman.

Baca artikel lainnya di sini : Kontroversi Film ‘Dirty Vote’, Mantan Mendag Muhammad Lutfi: Aktivis Namun Dukung Calon Presiden Tertentu

Habiburokhman menyampaikan hal itu dalam jumpa pers di Media Center Prabowo-Gibran, Jakarta, Minggu (11/2/2024).

Habib menilai film Dirty Vote sengaja dibuat untuk mendegradasi penyelenggaraan Pemilu 2024.

Lihat juga konten video, di sini: Bersama Prabowo dan Ratusan Ribu Warga di Sidoarjo, Jawa Timur, Gus Miftah Pimpin Sholawat

Dia menilai tuduhan-tuduhan yang disampaikan dalam film tersebut tak berdasar.

Rumah produksi WatchDoc yang merilis Film Dirty Vote ini mengaku berupaya mengungkap berbagai kecurangan yang diduga terjadi menjelang pemilihan umum atau Pemilu 2024.

Dalam film ini, tiga pakar hukum seperti Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mochtar, dan Feri Amsari yang mengupas upaya kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif dalam film tersebut.

Ketiga sosok ahli hukum itu selama ini juga aktif dalam gerakan antikorupsi.

Mereka bertiga juga diketahui merupakan anggota Tim Percepatan Reformasi Hukum yang dibentuk oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud Md.

Kini, Mahfud MD adalah calon Wakil Presiden 03 pasangan Capres Ganjar Pranowo yang diusung oleh Koalisi PDI Perjuangan.

Pembentukan Tim Percepatan Reformasi Hukum ini didasarkan pada Surat Keputusan Menkopolhukam Nomor 63 Tahun 2023.

Tentang Tim Percepatan Reformasi Hukum yang ditandatangani oleh Mahfud Md pada 23 Mei 2023.

Adapun WatchDoc pernah merilis film-film dalam momentum pemilu. Pada 2014, mereka meluncurkan film Ketujuh.

Lalu pada 2017, menjelang Pilkada DKI Jakarta, mereka menerbitkan Jakarta Unfair. Pada Pilpres 2019, ada film Sexy Killers.***

Artikel di atas juga sudah dìterbitkan di portal berita nasional Hallopresiden.com

Sempatkan juga untuk membaca artikel menarik lainnya, di portal berita Halloup.com dan Ekbisindonesia.com

Berita Terkait

RUU Penyiaran dan Masa Depan: Akankah Suara Rakyat dan Transparansi Pemerintah Dikorbankan Demi Regulasi Kontrol?
Inilah 5 Manfaat Publikasi Press Release bagi Anggota DPRD, Salah Satunya Tingkatkan Citra dan Kredibilitas
Golkar Serahkan Ridwan Kamil ke Proses Hukum dalam Kasus BJB, Bahlil: Biarlah Semua Itu Berproses
Partai Golkar Tanggapi Dugaan Kasus Perselingkuhan yang Seret Nama Salah Satu Kadernya, Ridwan Kamil
Terkait Tuntutan Unjuk Rasa Mahasiswa di Kawasan Patung Kuda, Presiden Prabowo Subianto Beri Tanggapan
Pesan ke Para Caleg dan Cakada Gagal Terpilih, Presiden Prabowo Subianto: Jangan Menyerah, Jatuh Biasa
Pilkada Jawa Barat 2024, Pasangan Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan Menang hingga di Atas 60 Persen
Prabowo Subianto Minta Pemenang Piilkada dan yang Kalah Saling Kerja Sama untuk Layani Rakyat

Berita Terkait

Jumat, 13 Juni 2025 - 07:36 WIB

RUU Penyiaran dan Masa Depan: Akankah Suara Rakyat dan Transparansi Pemerintah Dikorbankan Demi Regulasi Kontrol?

Sabtu, 26 April 2025 - 14:06 WIB

Inilah 5 Manfaat Publikasi Press Release bagi Anggota DPRD, Salah Satunya Tingkatkan Citra dan Kredibilitas

Kamis, 17 April 2025 - 10:42 WIB

Golkar Serahkan Ridwan Kamil ke Proses Hukum dalam Kasus BJB, Bahlil: Biarlah Semua Itu Berproses

Kamis, 3 April 2025 - 15:17 WIB

Partai Golkar Tanggapi Dugaan Kasus Perselingkuhan yang Seret Nama Salah Satu Kadernya, Ridwan Kamil

Rabu, 19 Februari 2025 - 13:45 WIB

Terkait Tuntutan Unjuk Rasa Mahasiswa di Kawasan Patung Kuda, Presiden Prabowo Subianto Beri Tanggapan

Berita Terbaru