JAKARTA – Keputusan pemerintah untuk memperlebar pembiayaan utang dalam APBN 2026 hingga mencapai Rp832,2 triliun dinilai sebagai langkah darurat yang masuk akal namun sarat risiko.
Pengamat ekonomi Dr. Noviardi Ferzi menyebut kebijakan fiskal ekspansif ini memang krusial untuk menahan perlambatan ekonomi di tengah tekanan global dan dinamika domestik yang menantang.
Namun, ia memberikan catatan kritis terhadap rasio utang pemerintah yang telah menyentuh angka 40,3% terhadap PDB pada akhir 2025, dengan proyeksi tetap tinggi di kisaran 39,9% hingga 40,3% pada tahun 2026.
“Rasio utang di level 40,3% ini seharusnya sudah menjadi sinyal kewaspadaan tinggi, meskipun secara hukum masih di bawah batas aman 60%
Tren yang bertahan di angka 39,9% hingga 40,3% pada 2026 tidak boleh dibiarkan berjalan tanpa arah dan strategi yang jelas,” tegas Noviardi dalam analisisnya.
Ia menekankan bahwa efektivitas pinjaman tersebut sepenuhnya bergantung pada keberanian pemerintah untuk mengalokasikan belanja pada sektor yang benar-benar produktif.
Noviardi secara tajam mengkritik pola pembiayaan yang hanya digunakan untuk belanja rutin atau subsidi yang tidak tepat sasaran. Menurutnya, utang harus berfungsi sebagai instrumen pengungkit ekonomi.
“Namun, jika utang hanya digunakan untuk tambal sulam defisit atau konsumsi jangka pendek, kita sebenarnya sedang mewariskan beban finansial yang berat bagi generasi mendatang,” cetusnya.
Selain persoalan alokasi, ia juga mendesak pemerintah untuk memperkuat transparansi data guna menjaga kredibilitas di mata pasar global. Di tahun 2026, kepercayaan investor menjadi aset yang sangat mahal.
Baca Juga:
“Minimnya transparansi dalam pengelolaan utang hanya akan mengerosi kepercayaan pasar dan masyarakat.
Pemerintah harus membuktikan bahwa setiap rupiah dari utang tersebut dikelola secara akuntabel,” tambahnya, Jumat, 13 Februari 2026.
Sebagai penutup, Noviardi mendorong adanya reformasi struktural yang nyata pasca-2026 agar ketergantungan pada utang tidak menjadi permanen.
“Utang boleh saja dijadikan jembatan untuk menyelamatkan ekonomi di masa sulit, tetapi harus segera diikuti dengan konsolidasi fiskal yang kuat.
Kita harus fokus pada pertumbuhan ekonomi riil berbasis produktivitas, bukan justru terjebak dalam siklus utang abadi,” pungkasnya. ( Tang ) ***
