HARIANSUMEDANG.COM — Masih banyak kepala desa seolah-olah kedatangan wartawan dianggap sebagai “perongrong ” dalam kaitan dengan penerapan Dana Desa (DD).
Padahal, dari sejak awal-awal Dana Desa (DD) digulirkan, banyak kalangan mengharapkan, wartawan bisa turut mengawasi pelaksanaan DD di mana pun.
Ketua DPD RI Oesman Sapta dalam dialog bertajuk “Upaya Percepatan Pembangunan Daerah Melalui Dana Desa” yang digelar dalam rangka Hari Pers Nasional 2018 di Hotel Kyriad, Padang, Sumatera Barat..
Menurut Oso kala itu, sukses pengelolaan DD adalah sukses semua pihak, termasuk media. Jangan sampai media justru menjadi bagian dari masalah dalam pengelolaan DD,
Baca Juga:
Patut Ditiru !! Bupati Purbalingga Dorong Lulusan SMA Sedrajat Melanjutkan Pendidikan Gratis
Nusantara Dibuka untuk Masyarakat Umum Siapa Saja Bisa Melihat Langsung Perkembangan IKN
Menteri Desa Abdul Halim Iskandar Melepas Ekspor Bunga Anggrek ke Florida Amerika Serikat
misalnya dengan pemberitaan yang negatif dimaksudkan menekan atau memeras Kepala Desa.
“Dengan kata lain, bagaimana kita menjadikan media sebagai solusi, bukan sebagai bagian dari masalah. Sebagai pihak yang bebas mengkritik, tentu saja rekan-rekan media juga harus terbuka terhadap kritik,” tambahnya.
Ketua Tenaga Ahli (TA) Dana Desa Kabupaten Bima, Abdul Rauf, ST, MM, mengatakan akan melibatkan wartawan dalam pengawasan berdasarkan regulasi baru pemerintah mulai menindak jika ada penyelewengan penggunaan DD..
Dia menjelaskan, wartawan harus membuat MoU untuk mengawal penggunaan DD tersebut. Karena anggaran ADD mulai tahun 2018 .
Baca Juga:
Satuan Reserse Narkoba Polres Tangerang Berhasil Mengungkap Peredaran Ganja 140,4 Kg
Buku 9 Alasan dan 8 Harapan Memindahkan Ibu Kota: IKN Sebagai Kota Penggerak Diluncurkan
Belanja Pegawai 49,15 Persen Pemda Lombok Tengah Diingatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Dia berharap, untuk memaksimalkan pengawasan penggunaan DD, mulai tahun anggaran 2018 nanti, keterlibatan wartawan dibutuhkan.
Tenaga Ahli Pengembangan Sumber Daya Manusia Tingkat Provinsi NTB, Lalu Husni Ansyori, membenarkan rencana membuat MoU dengan wartwan dalam mengawasi penggunaan DD.
“Kita akan mencari wartawan yang betul-betul mampu melaksanakan tugas sesuai yang diharapkan. Karena, kalau sekadar melibatkan wartawan kenyataannya tidak memberikan kontribusi positif, sia-sia saja,” imbuhnya.
Hal serupa ditegaskan pula Wakil Ketua KPK RI, Alexander Marwatan pada Rabu (10/7/2019) . di Ballroom Hotel d’Maleo dan Convention Kabupaten Mamuju
Baca Juga:
Prosesi Kirab Bendera Merah Putih dan Teks Proklamasi di DKI Jakarta Disambut Ribuan Warga
Princess Ballet Batam diundang ke Singapura dan Tiongkok dalam Ajang Pertukaran Seni dan Budaya
Menurutnya, wartawan mesti ikut mengawasi, turun ke desa. Karena apa? Dana Desa itu kan harus dikelola secara transparan dan melibatkan masyarakat.
Wartawan, katanya, harus cerewet boleh bertanya berapa dana desa, digunakan untuk apa, mana laporan pertanggungjawabanya.
“Ini tugas masyarakat dan teman-teman wartawan untuk mengawasi penggunaan dana desa. Kalau kami yang harus turun ke setiap desa, tidak mungkin, ” katanya
( Tatang Tarmedi / dari berbagai sumber ) ***
Portal berita ini menerima konten video dengan durasi maksimal 30 detik (ukuran dan format video untuk plaftform Youtube atau Dailymotion) dengan teks narasi maksimal 15 paragraf. Kirim lewat WA Center: 085315557788.
