TKN Prabowo – Gibran Tuding untuk Degradasi Pemilu 2024 Terkait Beredarnya Film Dokumenter ‘Dirty Vote’

Avatar photo

- Pewarta

Senin, 12 Februari 2024 - 14:06 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Habiburokhman. (Dok. Dpr.go.id)

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Habiburokhman. (Dok. Dpr.go.id)

HARIANSUMEDANG.COM – Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menanggapi beredarnya film dokumenter Dirty Vote yang kontroversial itu.

Yuks, dukung promosi kota/kabupaten Anda di media online ini dengan bikin konten artikel dan cerita seputar sejarah, asal-usul kota, tempat wisata, kuliner tradisional, dan hal menarik lainnya. Kirim lewat WA Center: 087815557788.

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Habiburokhman menyebut Dirty Vote merupakan film yang berisi fitnah.

Habiburokhman pun mempertanyakan kebenaran pakar-pakar hukum yang hadir di film itu.

Ia menyangsikan dugaan kecurangan yang diarahkan ke Prabowo-Gibran.

“Sebagian besar yang disampaikan dalam film tersebut adalah sesuatu yang bernada fitnah.”

“Narasi kebencian yang sangat asumtif, dan sangat tidak ilmiah,” kata Habiburokhman.

Baca artikel lainnya di sini : Kontroversi Film ‘Dirty Vote’, Mantan Mendag Muhammad Lutfi: Aktivis Namun Dukung Calon Presiden Tertentu

Habiburokhman menyampaikan hal itu dalam jumpa pers di Media Center Prabowo-Gibran, Jakarta, Minggu (11/2/2024).

Habib menilai film Dirty Vote sengaja dibuat untuk mendegradasi penyelenggaraan Pemilu 2024.

Lihat juga konten video, di sini: Bersama Prabowo dan Ratusan Ribu Warga di Sidoarjo, Jawa Timur, Gus Miftah Pimpin Sholawat

Dia menilai tuduhan-tuduhan yang disampaikan dalam film tersebut tak berdasar.

Rumah produksi WatchDoc yang merilis Film Dirty Vote ini mengaku berupaya mengungkap berbagai kecurangan yang diduga terjadi menjelang pemilihan umum atau Pemilu 2024.

Dalam film ini, tiga pakar hukum seperti Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mochtar, dan Feri Amsari yang mengupas upaya kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif dalam film tersebut.

Ketiga sosok ahli hukum itu selama ini juga aktif dalam gerakan antikorupsi.

Mereka bertiga juga diketahui merupakan anggota Tim Percepatan Reformasi Hukum yang dibentuk oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud Md.

Kini, Mahfud MD adalah calon Wakil Presiden 03 pasangan Capres Ganjar Pranowo yang diusung oleh Koalisi PDI Perjuangan.

Portal berita ini menerima konten video dengan durasi maksimal 30 detik (ukuran dan format video untuk plaftform Youtube atau Dailymotion) dengan teks narasi maksimal 15 paragraf. Kirim lewat WA Center: 085315557788.

Pembentukan Tim Percepatan Reformasi Hukum ini didasarkan pada Surat Keputusan Menkopolhukam Nomor 63 Tahun 2023.

Tentang Tim Percepatan Reformasi Hukum yang ditandatangani oleh Mahfud Md pada 23 Mei 2023.

Adapun WatchDoc pernah merilis film-film dalam momentum pemilu. Pada 2014, mereka meluncurkan film Ketujuh.

Lalu pada 2017, menjelang Pilkada DKI Jakarta, mereka menerbitkan Jakarta Unfair. Pada Pilpres 2019, ada film Sexy Killers.***

Artikel di atas juga sudah dìterbitkan di portal berita nasional Hallopresiden.com

Sempatkan juga untuk membaca artikel menarik lainnya, di portal berita Halloup.com dan Ekbisindonesia.com

Berita Terkait

Pesan ke Para Caleg dan Cakada Gagal Terpilih, Presiden Prabowo Subianto: Jangan Menyerah, Jatuh Biasa
Pilkada Jawa Barat 2024, Pasangan Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan Menang hingga di Atas 60 Persen
Prabowo Subianto Minta Pemenang Piilkada dan yang Kalah Saling Kerja Sama untuk Layani Rakyat
Dalam Pemilukada Aparatur Sipil Negara Harus Patuh pada Undang – Undang Netralitas
Gibran Rakabuming Raka Muncul di Monas, Ikut Sambut Langsung Kedatangan Jokowi beserta Ibu Iriana Jokowi
Presiden Jokowi Tanggapi Rencana Pertemuan Megawati Soekarnoputri dengan Prabowo Subianto
Kang Dedi Mulyadi Tanggapi Hasil Survei Indikator Politik yang Berhasil Tembus hingga 77 Persen
Ojek Online Bisa Atasi Kemacetan Kota Bandung, Ini Penjelasan Calon Wawalkot Bandung, R. Dhani Wirianata
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Sabtu, 14 Desember 2024 - 11:19 WIB

Pesan ke Para Caleg dan Cakada Gagal Terpilih, Presiden Prabowo Subianto: Jangan Menyerah, Jatuh Biasa

Kamis, 28 November 2024 - 12:04 WIB

Pilkada Jawa Barat 2024, Pasangan Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan Menang hingga di Atas 60 Persen

Rabu, 27 November 2024 - 14:09 WIB

Prabowo Subianto Minta Pemenang Piilkada dan yang Kalah Saling Kerja Sama untuk Layani Rakyat

Senin, 7 Oktober 2024 - 14:42 WIB

Dalam Pemilukada Aparatur Sipil Negara Harus Patuh pada Undang – Undang Netralitas

Senin, 7 Oktober 2024 - 07:54 WIB

Gibran Rakabuming Raka Muncul di Monas, Ikut Sambut Langsung Kedatangan Jokowi beserta Ibu Iriana Jokowi

Rabu, 2 Oktober 2024 - 14:23 WIB

Presiden Jokowi Tanggapi Rencana Pertemuan Megawati Soekarnoputri dengan Prabowo Subianto

Sabtu, 14 September 2024 - 15:36 WIB

Kang Dedi Mulyadi Tanggapi Hasil Survei Indikator Politik yang Berhasil Tembus hingga 77 Persen

Sabtu, 14 September 2024 - 08:35 WIB

Ojek Online Bisa Atasi Kemacetan Kota Bandung, Ini Penjelasan Calon Wawalkot Bandung, R. Dhani Wirianata

Berita Terbaru