HARIANSUMEDANG.COM – Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menanggapi beredarnya film dokumenter Dirty Vote yang kontroversial itu.
Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Habiburokhman menyebut Dirty Vote merupakan film yang berisi fitnah.
Habiburokhman pun mempertanyakan kebenaran pakar-pakar hukum yang hadir di film itu.
Ia menyangsikan dugaan kecurangan yang diarahkan ke Prabowo-Gibran.
Baca Juga:
Polemik Hukum Mediasi: Ridwan Kamil Diwakilkan, Selebgram Lisa Mariana Tuntut Itikad Baik
Korban Longsor Tambang Cirebon Capai 19 Jiwa, Penambangan Diduga Langgar SOP dan Aturan Minerba
“Sebagian besar yang disampaikan dalam film tersebut adalah sesuatu yang bernada fitnah.”
“Narasi kebencian yang sangat asumtif, dan sangat tidak ilmiah,” kata Habiburokhman.
Baca artikel lainnya di sini : Kontroversi Film ‘Dirty Vote’, Mantan Mendag Muhammad Lutfi: Aktivis Namun Dukung Calon Presiden Tertentu
Habiburokhman menyampaikan hal itu dalam jumpa pers di Media Center Prabowo-Gibran, Jakarta, Minggu (11/2/2024).
Baca Juga:
Motif Dendam Pribadi Terungkap dalam Kasus Penculikan Guru SD di Cirebon, Tiga Pelaku Ditangkap
Daftar Rotasi dan Promosi Pejabat Setingkat Eselon II di Lingkungan Pemerintah Daerah Sumedang
Kunci UMKM Memenangkan Perhatian Media dan Pasar, Komunikasi Strategis Publikasi Press Release
Habib menilai film Dirty Vote sengaja dibuat untuk mendegradasi penyelenggaraan Pemilu 2024.
Lihat juga konten video, di sini: Bersama Prabowo dan Ratusan Ribu Warga di Sidoarjo, Jawa Timur, Gus Miftah Pimpin Sholawat
Dia menilai tuduhan-tuduhan yang disampaikan dalam film tersebut tak berdasar.
Rumah produksi WatchDoc yang merilis Film Dirty Vote ini mengaku berupaya mengungkap berbagai kecurangan yang diduga terjadi menjelang pemilihan umum atau Pemilu 2024.
Baca Juga:
Termasuk Bank BJB, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Sesalkan Korupsi Bos Sritex Rugikan Sejumlah Bank
Sidang Gugatan Hamzah ke PDIP Majalengka Hamzah Hadirkan Tujuh Orang Saksi Fakta
Dalam film ini, tiga pakar hukum seperti Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mochtar, dan Feri Amsari yang mengupas upaya kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif dalam film tersebut.
Ketiga sosok ahli hukum itu selama ini juga aktif dalam gerakan antikorupsi.
Mereka bertiga juga diketahui merupakan anggota Tim Percepatan Reformasi Hukum yang dibentuk oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud Md.
Kini, Mahfud MD adalah calon Wakil Presiden 03 pasangan Capres Ganjar Pranowo yang diusung oleh Koalisi PDI Perjuangan.
Portal berita ini menerima konten video dengan durasi maksimal 30 detik (ukuran dan format video untuk plaftform Youtube atau Dailymotion) dengan teks narasi maksimal 15 paragraf. Kirim lewat WA Center: 085315557788.
Pembentukan Tim Percepatan Reformasi Hukum ini didasarkan pada Surat Keputusan Menkopolhukam Nomor 63 Tahun 2023.
Tentang Tim Percepatan Reformasi Hukum yang ditandatangani oleh Mahfud Md pada 23 Mei 2023.
Adapun WatchDoc pernah merilis film-film dalam momentum pemilu. Pada 2014, mereka meluncurkan film Ketujuh.
Lalu pada 2017, menjelang Pilkada DKI Jakarta, mereka menerbitkan Jakarta Unfair. Pada Pilpres 2019, ada film Sexy Killers.***
Artikel di atas juga sudah dìterbitkan di portal berita nasional Hallopresiden.com
Sempatkan juga untuk membaca artikel menarik lainnya, di portal berita Halloup.com dan Ekbisindonesia.com
