Jaring Hoaks dan Judi Online, Diskominfo Jabar Dorong Pemerataan KIM yang Adaptif Digital

HARIANSUMEDANG.COM – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jawa Barat berkomitmen memperkuat literasi digital masyarakat guna menekan penyebaran disinformasi dan aktivitas digital ilegal. Langkah strategis ini diwujudkan melalui penguatan peran Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) dalam lokakarya bertema “KIM Peduli Digital” yang digelar di Politeknik Mardira Panyingkiran, Kabupaten Majalengka, Selasa (2/6/2026).

Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Taufik Hidayat, yang hadir sebagai narasumber menegaskan bahwa keberadaan KIM sangat krusial di tengah derasnya arus revolusi informasi saat ini. Menurutnya, dibutuhkan wadah di tingkat akar rumput yang mampu menyaring informasi sebelum dikonsumsi oleh publik secara luas.

“Kami berharap Komunitas Informasi Masyarakat ini bisa betul-betul terbentuk di seluruh Jawa Barat, mulai dari tingkat kabupaten/kota, kecamatan, hingga ke tingkat desa. KIM harus menjadi jembatan informasi antara pemerintah dan masyarakat, sekaligus menjadi garda terdepan dalam memberikan literasi digital,” ujar Taufik pasca-acara.

Tekan Angka Judol dan Pinjol Ilegal

Taufik memaparkan, urgensi akselerasi pembentukan KIM dipicu oleh masih tingginya angka masyarakat di Jawa Barat yang terjebak dalam aktivitas ilegal berbasis digital, seperti judi online (judol) dan pinjaman online (pinjol) ilegal, di samping maraknya berita bohong (hoaks).

“Jawa Barat termasuk salah satu wilayah dengan tingkat penggunaan judi online dan pinjaman online yang tinggi. Ditambah lagi dengan maraknya hoaks di media sosial. Melalui KIM, kita harapkan pemahaman masyarakat meningkat sehingga isu hoaks bisa langsung ditangkal di tingkat bawah. Informasi yang terukur dan baik pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan warga,” tambahnya.

Sebagai bentuk dukungan legislatif, DPRD Jabar melalui Komisi I menyatakan kesiapannya untuk mengawal regulasi serta alokasi anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Dukungan ini diarahkan untuk pembentukan, pembinaan, hingga penyediaan sarana prasarana KIM di daerah yang belum memilikinya. DPRD juga menyarankan agar Diskominfo Jabar menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas serta mengadakan evaluasi kompetensi tahunan berbasis penghargaan (reward) bagi KIM yang aktif.

Sinergi dan Peningkatan Kompetensi

Merespons dukungan tersebut, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Diskominfo Jabar, Nidar Nadrotan Naim, menyambut baik sinergi yang terjalin. Pihaknya siap menindaklanjuti arahan DPRD Jabar untuk mempercepat pemerataan KIM melalui kolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota.

“Kami sangat mengapresiasi dukungan penuh dari pimpinan dan anggota DPRD Jabar, khususnya dalam hal penguatan regulasi dan penganggaran. Kami sepakat bahwa pemerintah tidak bisa berjalan sendiri dalam mengedukasi masyarakat di ruang digital yang sangat luas ini,” kata Nidar.

Diskominfo Jabar juga berkomitmen memperkuat kapasitas anggota KIM, terutama dalam keterampilan verifikasi informasi (fact-checking) guna meng-counter isu hoaks secara mandiri di tingkat lokal.

“Sesuai masukan Wakil Ketua DPRD, kami akan menyiapkan instrumen evaluasi berupa penilaian kompetensi KIM secara berkala. Hal ini penting agar KIM yang dibentuk memiliki kecakapan (skill) mumpuni untuk menjadi benteng pertahanan informasi,” pungkasnya.

Tantangan Edukasi di Tingkat Desa

Di sisi lain, manfaat pelatihan ini dirasakan langsung oleh para peserta di lapangan. Saprodin, perwakilan peserta sekaligus Ketua KIM Hujan Keruh asal Majalengka, mengakui bahwa tantangan mengedukasi warga di tingkat desa kian berat akibat masifnya peredaran informasi di grup percakapan instan.

“Di tingkat desa, warga sering kali langsung percaya dengan informasi yang dibagikan di grup WhatsApp tanpa menyaringnya terlebih dahulu, mulai dari hoaks kesehatan, bantuan sosial palsu, hingga tawaran pinjol. Melalui bimtek ini, kami jadi tahu cara memverifikasi informasi dan bagaimana meng-counter hoaks tersebut dengan bahasa yang mudah dipahami oleh tetangga dan warga sekitar,” tutur Saprodin.

Selain menghadirkan otoritas daerah, bimbingan teknis ini juga diisi oleh praktisi IT Fikri Emsa Silmi serta perwakilan dari Besok Senin, Riza Dwi Januar. Kegiatan ini diharapkan mampu menjadi momentum kolaborasi bagi seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan masyarakat Jawa Barat yang makin cakap digital, sejahtera, dan tangguh terhadap ancaman kejahatan siber. (Abdul Haris/ ****