Koran pagi itu diletakkan Pak Rahman di atas meja kayu yang catnya sudah mengelupas. Di sampingnya, secangkir kopi hitam yang mulai mendingin dibiarkan begitu saja. Matanya terpaku pada sebuah tajuk utama di halaman pendidikan yang dikirimkan tetangganya lewat pesan singkat.

Ia mulai membaca baris demi baris tulisan itu dengan saksama.

Menengok SMP Percontohan Nasional (PCN): Menghapus “Pungli Terselubung” Lewat Filosofi Sekolah Hampa Biaya

Di tengah riuhnya keluhan orang tua murid terkait membengkaknya biaya perlengkapan sekolah menjelang tahun ajaran baru, sebuah terobosan radikal datang dari Sekolah Percontohan Nasional (PCN)…

Pikiran Pak Rahman seketika melayang. Kata “membengkaknya biaya” seperti anak panah yang tepat sasaran menghujam dadanya. Baru kemarin malam, ia dan istrinya duduk di lantai dapur, menghitung lembaran uang ratusan dan lima puluh ribuan yang ditata rapi—hasil lembur kuli bangunan dan jualan gorengan selama tiga bulan terakhir.

Ia melanjutkan membaca, membayangkan bagaimana rasanya menjadi orang tua murid di SMP PCN itu.

…Berbeda dengan sekolah pada umumnya yang mewajibkan berbagai jenis pakaian—mulai dari batik khusus, seragam pramuka, busana muslim khas sekolah, hingga pakaian olahraga bermerek—PCN hanya mewajibkan satu jenis seragam dari Senin hingga Sabtu: Putih-Biru standar.

Pak Rahman menarik napas dalam-dalam. Di benaknya, terbayang rincian selembar kertas tagihan dari sekolah anak sulungnya yang baru masuk SMP minggu lalu. Ada paket seragam batik identitas, seragam olahraga, baju koko khas sekolah, hingga atribut logo yang totalnya hampir menyentuh angka dua juta rupiah. “Kenapa harus sebanyak itu?” keluhnya dalam hati. Andaikan sekolah anaknya seperti PCN, ia tidak perlu sampai meminjam uang ke koperasi pasar.

Pandangannya kembali pada layar ponsel, membaca kutipan sang kepala sekolah, Ahmad.

“Dengan satu seragam umum putih-biru, kami memastikan tidak ada anak yang merasa minder, dan tidak ada orang tua yang tercekik biaya konveksi…”

“Benar… sangat benar,” bisik Pak Rahman lirih. Ia teringat wajah cemas anaknya yang takut diejek teman-temannya jika seragam khususnya belum ditebus saat hari pertama masuk sekolah.

Gawai di tangannya digulir lagi ke bawah. Bagian demi bagian berita itu ia lahap seperti orang yang kelaparan akan keadilan. Tentang penghapusan praktik olahraga luar sekolah yang mahal seperti sewa kolam renang komersial, tentang ditiadakannya studi banding kosmetik ke luar kota, hingga kritik tajam dari seorang pengamat bernama Budi Santoso yang menyatakan bahwa “Pendidikan dasar adalah hak konstitusional.”

Setiap kalimat dalam berita itu terasa seperti oase, sekaligus cubitan keras bagi realitas yang sedang ia hadapi. Di tempatnya tinggal, label “Sekolah Gratis” yang digembar-gemborkan saat pemilu lalu nyatanya runtuh oleh “pungli kreatif”—mulai dari uang sumbangan pembangunan laboratorium yang katanya sukarela tapi dipatok nominal minimalnya, hingga buku paket yang wajib beli di koperasi sekolah.

Pak Rahman menyudahi bacaannya begitu mencapai baris terakhir artikel:

…bahwa menghapus pungli bukan soal menangkap pelaku di lapangan, melainkan menutup rapat-rapat ruang regulasi yang memicu biaya sejak awal.

Laporan Kontributor Garis Depan

Layar ponselnya meredup, lalu mati. Suasana ruang tamu yang sepi mendadak terasa begitu sunyi. Pak Rahman meletakkan ponselnya pelan-pelan di samping cangkir kopi.

Ia menyandarkan punggungnya ke kursi rotan, menatap langit-langit rumahnya yang mulai berjamur karena bocor di musim hujan lalu. Berita tentang SMP Percontohan Nasional itu terus berputar-putar di kepalanya, menyisakan rasa hangat sekaligus sesak yang aneh di dada.

Ia termenung cukup lama. Di luar, suara riuh anak-anak tetangga yang berangkat sekolah terdengar lari kesana-kemari. Di tengah lamunan panjang itu, sebuah suara hati membubung dari lubuk jiwanya yang paling dalam, penuh harap sekaligus kepasrahan yang getir:

“Kapan ada sekolah seperti itu di negeri ini…?”