HARIAN SUMEDANG OPINI  – Isu pencemaran udara akibat aktivitas industri kian menjadi perhatian serius pemerintah dan masyarakat. Perusahaan atau pabrik yang terbukti membuang emisi gas atau asap tanpa kendali dapat menghadapi konsekuensi hukum yang berat, mulai dari pencabutan izin operasional hingga hukuman pidana penjara dan denda miliaran rupiah.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan regulasi ketat guna memastikan sektor industri tetap berjalan tanpa mengorbankan kualitas udara dan kesehatan masyarakat.

Dasar Hukum dan Aturan Baku Mutu

Tindakan pencemaran udara oleh korporasi merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum positif di Indonesia. Regulasi utama yang mengatur hal ini adalah Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), yang telah diperbarui melalui UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Secara teknis, aturan mengenai emisi gas buang dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berdasarkan aturan tersebut, setiap perusahaan diwajibkan memiliki:

• Alat pengendali emisi yang berfungsi optimal.

• Sistem pemantauan agar asap yang dibuang tidak melebihi Baku Mutu Udara Ambien yang telah ditetapkan.

Tiga Lapisan Sanksi bagi Pelanggar

Bagi pelaku usaha yang terbukti mengabaikan standar kelayakan lingkungan atau membuang asap beracun di atas ambang batas, undang-undang mengamanatkan tiga jenis sanksi berlapis:

1. Sanksi Administratif: Pemerintah berwenang memberikan teguran tertulis, menerapkan denda administratif, membekukan izin berusaha, hingga melakukan penutupan paksa fasilitas pabrik.

2. Sanksi Perdata: Perusahaan wajib membayar ganti rugi mutlak atas dampak lingkungan yang ditimbulkan, termasuk kerugian materiil atau gangguan kesehatan yang dialami oleh masyarakat sekitar.

3. Sanksi Pidana: Berdasarkan Pasal 98 UU PPLH, pelaku pencemaran lingkungan yang sengaja melakukan perbuatan mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara terancam pidana penjara minimal 3 tahun dan maksimal 10 tahun, serta denda materi hingga miliaran rupiah.

Hak dan Langkah Strategis Masyarakat untuk Melapor

Masyarakat yang terdampak langsung oleh polusi asap industri memiliki hak penuh secara hukum untuk melakukan pembelaan dan pelaporan. Langkah-langkah yang dapat diambil meliputi:

• Pendokumentasian Bukti: Mengumpulkan bukti visual berupa foto atau video kepekatan asap, mencatat pola waktu pembuangan (misalnya sering dilakukan pada malam hari), serta mencatat dampak langsung seperti bau menyengat, sesak napas, atau endapan abu.

• Pengaduan ke Instansi Terkait: Melaporkan temuan tersebut secara resmi kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) di tingkat kabupaten/kota atau provinsi agar dapat dilakukan uji emisi dadakan (sidak).

• Pemanfaatan Kanal Digital: Laporan juga dapat dilayangkan secara daring melalui platform resmi LAPOR! (lapor.go.id) atau melalui pos pengaduan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Catatan Redaksi: Penegakan hukum lingkungan hidup merupakan instrumen penting untuk memastikan keberlanjutan ekonomi berjalan selaras dengan hak warga negara atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Perusahaan diimbau untuk terus melakukan audit lingkungan secara berkala demi menghindari sanksi hukum yang merugikan keberlangsungan bisnis. (Tatang Tarmedi) ****