EDITORIAL – Semangat untuk menyekolahkan anak setinggi-tingginya bukanlah monopoli kaum beruang. Di sudut-sudut perkampungan dan lorong sempit perkotaan, masyarakat dengan ekonomi pas-pasan memeluk asa yang sama: melihat anak-anak mereka memutus mata rantai kemiskinan lewat jalur pendidikan.

Namun, realita sering kali menampar terlalu keras. Perbedaan mendasar antara si kaya dan si miskin dalam dunia pendidikan kita hari ini terletak pada satu hal: kemampuan mengimbangi budaya uang yang telanjur mengakar di institusi sekolah.

Nestapa Pascakelulusan dan PPDB

Sudah menjadi rahasia umum, setiap kali Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) usai, euforia kelulusan langsung disambut oleh “tagihan” baru. Sekolah-sekolah, mulai dari tingkat SMP hingga SMA, kerap kali menerbitkan rincian biaya ini-itu.

Atas nama keseragaman, biaya pun diketuk.

Meskipun pungutan tersebut kerap dibungkus dengan dalih keperluan murid—mulai dari atribut topi-dasi, seragam olahraga, batik khusus, hingga busana muslim—total nominal yang ditagihkan sering kali di luar nalar. Bagi keluarga mapan, angka satu atau dua juta rupiah mungkin hanya setara dengan sekali makan malam di restoran mewah. Namun bagi keluarga pas-pasan, angka tersebut adalah vonis “neraka dunia”.

Menabur Benih Minder Sejak Dini

Pihak sekolah mungkin bisa berkilah bahwa mereka tidak memaksa atau memberi tenggat waktu. Anak-anak yang belum membayar diperbolehkan memakai seragam dari sekolah asal mereka selama seminggu atau dua minggu pertama. Namun, pernahkah kita menghitung beban psikologis sang anak?

Ketika hari berganti, ruang kelas mulai dipenuhi warna-warni seragam baru. Sementara itu, anak dari keluarga miskin harus menelan ludah, berdiri di pojokan dengan seragam lama yang mulai mengatung. Di sinilah keresahan dan rasa minder mulai menempa mental mereka—bukan karena tidak mampu mengikuti pelajaran, melainkan karena tidak mampu membeli identitas visual yang diwajibkan sekolah. Sekolah yang seharusnya menjadi ruang penyetaraan, justru berubah menjadi panggung pamer kasta sejak hari pertama.

Menagih Kehadiran Negara

Fenomena ini adalah hambatan nyata yang kasat mata. Demi melunasi atribut-atribut tersebut, tidak sedikit orang tua yang terpaksa gali lubang tutup lubang, meminjam ke tetangga, hingga terjebak dalam jeratan kejam lintah darat atau rentenir online.

Ini adalah alarm keras bagi pemerintah. Ketimbang sibuk merancang program jangka panjang yang megah namun sering kali mengawang-awang, pemerintah seharusnya hadir menyelesaikan persoalan riil di depan mata ini. Bagaimana mungkin kita bisa melahirkan Generasi Emas jika langkah awal anak-anak kita menuju gerbang sekolah sudah dinodai oleh rasa cemas dan air mata orang tua yang kelabakan mencari pinjaman?

Sudah saatnya pemerintah mengambil tindakan tegas untuk mematahkan budaya “habis lulus terbitlah uang”. Pendidikan berkualitas harus bisa diakses tanpa harus menumbalkan harga diri dan kesejahteraan keluarga miskin. Jangan biarkan seragam sekolah menjadi kain kafan bagi cita-cita anak bangsa. ( Tatang Tarmedi ) ****