HARIANSUMEDANG.COM — Menjaga kemerdekaan pers di tengah era digitalisasi informasi, diperlukan adanya dukungan secara penuh dari para pejabat publik dalam rangka meningkatkan kapasitas wartawan serta media.
Kolaborasi antara media dengan para pemangku kepentingan harus dijadikan sebagai prioritas utama, sehingga akan menjadi highlight penting dari informasi yang disampaikan, dan mendorong lahirnya fungsi jurnalisme berkualitas.
hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu, dalam audiensi Dewan Pers dengan Pj. Gubernur dan Forkopimda Provinsi NTB beberapa pekan lalu.
Ninik juga menyebutkan bahwa ada tantangan bagi jurnalis dalam memberikan berita yang berkualitas karena banyaknya informasi yang diproduksi oleh media sosial maupun pihak-pihak yang menyaru sebagai jurnalis tapi tidak profesional.
“Selain itu ada juga permasalahan seperti data-data online yang tidak selalu akurat tapi sudah dijadikan rujukan dan sumber iklan yang minim karena beralih ke perusahaan platform,” katanya.
Lebih lanjut, ia juga menyampaikan bahwa setiap informasi yang disampaikan kepada publik dapat berfungsi sebagai kontrol sosial, hiburan, serta edukasi.
Maka dalam menjaga kemerdekaan pers, perlu berbagai kesiapan termasuk persiapan ekonomi seiring dengan bangkitnya jurnalisme berbasis digital.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Dewan Pers, M. Agung Dharmajaya, menyampaikan pentingnya peningkatan kompetensi jurnalis.
Ia menilai, tantangan sebagai jurnalis tidak hanya terletak pada kemampuan menulis, tetapi juga pada kompetensi lain seperti mengetahui dan memahami program pemerintah.
( Tatang Tarmedi / Dewanpers
or.id ) ***
