SUMEDANG – Musdesus program ketahanan pangan Desa Tolengas Kecamatan Tomo Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan Jum’ at (12/09 2025) di Aula Bale Desa Tolengas.
Musdesus menghadirkan narasumber
Cecep R. Harliana, S.T Ketua BPD, petugas PPL Peternakan Egi, PPL Pertanian Yosep, Wawan Kasi PMD dan Camat Tomo Risyana S.STP. serta Pendamping Desa Gunawan.
Hadir Ketua LPM Maman Sutarman, Sekretaris BumDes Sanusi, Bendahara Acih, para Ketua RT/RW, perangkat desa dan sekitar 30 orang Ketua dan anggota kelompok tani yang akan bermitra dengan BUMDes Cisadane Mandiri.
Kepala desa Tolengas, Nenih, dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada warga masyarakat yang telah hadir memenuhi undangan Ketua BUMDes Cisadane Mandiri Tolengas
Musdesus itu sendiri, kata Kades Nenih, dalam rangka membahas program pemerintah di sektor ketahanan pangan
untuk mendongkrak perekonomian masyarakat yang ada di Desa Tolengas.
Kades mengajak semua pelaku usaha yang akan menjadi mitra kerja BUMDes untuk bersama mendukung kemajuan BUMDes dan program Ketahanan Pangan “Ti urang keur urang”.
” Pemerintah desa memberikan bantuan bukan hibah, bantuan kerjasama antara BumDes dengan masyarakat yang harus benar benar saling menguntungkan dan untuk mendongkrak ekonomi kita ,” terang kades.
Kades juga berharap kesepahaman/ kesepakan hasil musyawarah , untuk menentukan hak dan kewajiban, ” Semoga dengan ada bantuan ini menjadikan titik awal naiknya perekonomian di desa Tolengas, ” pungkas Kades.
Kelima Narasumber pada intinya memaparkan sesuai tupoksi masing-masing dari mulai pemahaman tentang , usaha budidaya dan hasil analisa usaha serta pengajuan pinjaman yang berkaitan dengan Ketahanan Pangan.
Baca Juga:
Pada sesi wawancara dengan awak media Direktur BUMDes Entis,S.Sind , menegaskan kembali para petani/ peternak yang diundang akan menjadi calon mitra kerja BUMDes yang akan bergerak di beberapa bidang usaha.
Direktur Bumdes juga memperjelas narasumber yang diundang, untuk memberikan pemahaman tentang program Ketahanan Pangan dan bantuan dari mulai syarat yang harus dilengkapi masing-masing Unit Usaha serta kewajiban terhadap BUMDes.
” Dalam waktu dekat kami akan mengundang lagi, untuk musyawarah menentukan keputusan ketua unit usaha dan formasi prosentase bagi
hasil usaha, ” terangnya. *** Haris
