Bupati Bandung Gelontorkan Bantuan Keuangan Desa Rp 1 Triliun Untuk 270 desa dan 10 kelurahan

HARIANSUMEDANG.COM –  Bupati Bandung Dadang Supriatna mengalokasikan anggaran bantuan keuangan desa pada tahun 2025 ini dengan angka fantastis Rp 1 Triliun
untuk 270 desa dan 10 kelurahan di Kabupaten Bandung.

“Insya Allah tahun 2025 ini saya akan menggelontorkan anggaran bantuan desa sebesar satu triliun lebih atau tepatnya Rp 1.044.063.673.605,” ungkap Dadang Supriatna saat Rakor Sosialisasi Bantuan Keuangan Desa di Hotel Grand Sunshine, Soreang, Senin (3/2/2025).

Bupati Bandung itu menyebut pengalokasian anggaran sebesar itu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat desa, peningkatan infrastruktur desa hingga pengembangan potensi desa serta mendukung program prioritas lainnya.

Selain itu, anggaran bantuan desa juga diperuntukkan untuk siltap perangkat desa, insentif dan BPJS Ketenagakerjaan untuk melindungi para Ketua RW dan RT, kader PKK dan Posyandu yang selama ini sangat membantu program-program pemerintah.

“Dan mulai Januari 2025 ini, BPJS tidak hanya untuk para Ketua RW dan RT, namun yang baru di tahun 2025 ini adalah BJPS bagi Sekretaris RW dan Bendahara RW,” kata Kang DS, sapaan akrab Bupati Dadang Supriatna.

Selain itu, kata Kang DS, mulai tahun ini para penerima BPJS Ketenagakerjaan akan memperoleh tiga manfaat sekaligus BPJS Ketenagakerjaan yaitu jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan jaminan hari tua (JHT).

Lebih lanjut, Bupati Dadang Supriatna mengingatkan prioritas penggunaan dana desa pada tahun 2025 ini. Diantaranya untuk BLT paling besar 15 persen, dukungan program ketahanan pangan 20 persen, penanganan stunting, pengembangan potensi desa, pembangunan berbasis padat karya dan program prioritas lainnya.

“Peningkatan anggaran bantuan keuangan desa ini dalam rangka mendukung astacita Presiden Prabowo, Gubernur teprilih sekaligus merealisasikan janji politik pasangan Dadang Supriatna-Ali Syakieb,” kata Bupati.

Namun dengan akan digelontorkannya anggaran fantastis tersebut, Wakil Ketua Apkasi itu mewanti-wanti agar para kepala desa dan kelurahan tidak mencoba bermain-main dengan anggaran. Bupati Dadang Supriatna menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas.

“Jangan main-main dengan anggaran. Saya tidak ingin para kepala desa dan kelurahan berurusan dengan aparat penegak hukum (APH). Makanya saya hari ini hadirkan Pak Kapolresta, Pak Kajari dan Dandim,” tuturnya.

“Beliau-beliau akan mengawasi para kepala desa agar tidak macam-macam. APH, Inspektorat akan mengawasi ketat penggunaan dana ini. Masyarakat juga dilibatkan dalam pengawasan,” tambah Kang DS. ( Tatang Tarmedi ) ***