HARIANSUMEDANG.COM – Di era merdeka ini, ketika kecanggihan teknologi dalam genggaman manusia, masih banyak simpul- simpul permasalahan yang sulit untuk diurai.
Salah-satunya, nasib guru honorer, yang nominal honor alias pendapatan mereka jauh tidak sebanding dengan irama pengabdiannya. Bahkan, ada yang menyebut ‘Kurang Manusiawi’.
Masih ada guru honor sekolah swasta diupah perbulannya cuma Rp.90 ribu, jelas hal itu sangat tidak sebanding dengan fakta hidup kekinian yang serba canggih dan serba mahal.
Tak sedikit omongan-omongan sumbang meracuni pengabdiannya, kok kenapa masih mau jadi guru honor yang tidak jelas pangkal ujungnya dan blablabla omongan lainnya
Namun, semangat mereka tidak tergoyahkan, untuk terus setia memberikan layanan kepada para peserta didiknya.
Mereka ikhlas mendidik demi membentuk generasi yang baik dan berguna kelak bagi bangsa dan negara ketika mereka relah usia dewasa.
Guru honorer perlu mendapatkan pengakuan dari pemerintah, walau bagaimanapun mereka itu orang orang berprestasi dan memiliki aksi nyata dalam bidang pendidikan.
Pada saat ini iklim politik sedang berkiblat ke Pilkada, sebagai awal untuk menentukan pemimpin dimasa yang akan datang,
Pemimpin baru nanti diharapkan mampu memperjuangkan nasib guru honorer Jangan terkesan ada pilih kasih karena tujuannya sama yakni mencerdaskan anak bangsa.
Baca Juga:
PLN Sumedang Ajak Pelanggan Manfaatkan SwaCAM Setiap Tanggal 23–27
Gravity Game Unite Sukses Hadirkan Ragnarok Zero: Global di Gaming Istanbul 2026
Sampai 2020 jumlah guru non-PNS di Indonesia mencapai 937.228 orang. Dari jumlah tersebut, 728.461 di antaranya berstatus guru honorer sekolah.
( Lilis Herlina ) ***







