” Saya targetkan dua tahun saja TVRI mengandalkan APBN, setelah dua tahun, saya mampu menjadikan TVRI mandiri untuk segala macam biaya operasionalnya, ” ucapnya.
HARIANSUMEDANG.COM – Televisi Republik Indonesia (TVRI) kini dalam situasi mengenaskan.
Selain dikepung persaingan TV swasta, pengelolaan manajemennya pun seakan mengabaikan profit. kunci utama keberlangsungan hidup TVRI.
Disaat berlangsung hajatan besar pemerintah, stasiun yang diharapkan menjadi andalan pemerintah itu, justru seperti tersisih kehilangan perannya.
“Lihatlah, debat-debat Pilkada ramai di TV swasta. Tapi tidak ada satu debat pun berlangsung di TVRI. Pilkada ini hajat pemerintah lho, ” ungkap Icang Rahadian, SH.
” Lalu di mana peran TVRI sebagai lembaga andalan pemerintah?” demikian retoris pengamat dan praktisi pertelevisian itu.
Menurutnta, sudah saatnya TVRI dikelola orang-orang profesional. Mereka yang mau berfikir profit untuk kelanjutan profesionalisme TVRI.
Dalam amatan Icang, berulangkali pergantian Direktur Utama (Dirut), hasilnya masih diam di tempat.
“TVRI itu harus dikelola orang lapangan. Bukan yang cuma duduk sebatas dengan Direksi. Tapi yang mau turun ke bawah. Sampe dia tahu celah kekurangan operasionalnya” tegasnya.
Baca Juga:
Icang dalam sebuah acara mengaku pernah melihat kru liputan TVRI. Nampaknya, kru tadi melakukan liputan terburu-buru.
Didorong rasa ingin tahu, Icang bertanya. ” Ko buru-buru begitu, Mas?”. Kru TVRI itu menjawabnya, ” Iya Pa. Ini kameranya sudah ditunggu di kantor. Mau dipake lagi kru yang lain,” jawabnya.
Icang tercengang. kok lembaga penyiaran dengan embel-embel Republik Indonesia, harus menggunakan kamera bergantian. Padahal menurutnya, TVRI punya potensi ubtuk besar, asal dikelola secara profesional.
“TVRI punya negara, masa kalah sama TVRI swasta? Sampe satu kamera harus dipake bergantian,” gumamnya lagi sambil tersenyum.
Baca Juga:
Laporan Cision Peringatkan Merek tentang ‘Jebakan Fragmentasi Data’ yang Merugikan
Sikapi Lonjakan Kasus LGBT dan HIV/AIDS, Bupati Sumedang Didesak Segera Terbitkan Regulasi Ketat
Jika dikelola dengan profesional, imbuh Icang, TVRI sangat bisa untuk tidak melulu mengandalkan APBN dalam menjalankan operasionalnya.
“Banyak peluang bagi TVRI kerjasama dengan luar. Bahkan, menurutnya, setiap departemen diharuskan ada wartawan TVRI, ” opsinya.
Icang dengan nada berseloroh, berandai andai -andai bila ia jadi Dirut TVRI, ” Saya targetkan dua tahun saja TVRI mengandalkan APBN, ” katanya. setelah dua tahun, ia akan menjadikan TVRI mandiri untuk segala macam biaya operasionalnya.
Icang yang Ketua Umum Ikatan Wartawan Online (IWO) Indonesia, praktisi hukum dan juga pemerhati dunia digitalisasi media jurnalis menyayangkan, lembaga penyiaran sebesar TVRI tidak ada yang mampu berpikir untuk bisa mandiri.
“Tak ada yang berpikir bagaimana TVRI memperoleh laba. Padahal, modal ini penting untuk menaikan mutu dan semangat kreatifitas kru di dalamnya,” jelasnya.
Dalam hitungan Icang, tidak sedikit berdiri BUMN, bahkan ratusan. Tiap BUMN punya anggaran belanja iklan. Ini potensi besar yang bisa digarap TVRI.
Baca Juga:
Lockton Memperkenalkan Lockton SAGE: Platform Kecerdasan Perusahaan Terpadu Pertama di Industri
Menurut Icang, jika hari ini TVRI masih bernaung dalam Lembaga Penyiaran Pemerintah (LPP), masih memungkinkan dirubah menjadi persero.
“Rubah status TVRI dari LPP menjadi persero. Konsep ini tentu harus diparipurnakan dulu di DPR,” tegasnya, dengan menyebut beberapa televisi pernah diprakarsai hingga siaran.
( Abdul Haris Nasution ) ***
