HARIAN SUMEDANG  – Pemerintah Kabupaten Sumedang berkomitmen penuh untuk mempercepat dan memperluas transformasi digital di sektor keuangan. Langkah strategis ini ditegaskan dalam High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Sumedang Tahun 2026 yang digelar di Pondokan Hanjuang Hegar, Cimalaka, pada Rabu (15/7/2026).

Kegiatan yang diinisiasi oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Sumedang ini dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Sumedang, M. Fajar Aldila. Turut hadir dalam acara tersebut Sekretaris Daerah Hj. Tuti Ruswati, jajaran perangkat daerah, perwakilan Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Barat, pihak perbankan, serta pemangku kepentingan terkait lainnya.

Digitalisasi sebagai Kebutuhan Tata Kelola Pemerintahan

Dalam arahannya, Wakil Bupati M. Fajar Aldila menegaskan bahwa penerapan digitalisasi transaksi di lingkungan pemerintah daerah saat ini bukan lagi sekadar pilihan, melainkan sebuah kebutuhan mutlak. Hal ini demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik.

“Pak Bupati selalu berpesan: good data, good decision, good result. Data yang baik akan menghasilkan keputusan yang baik, dan keputusan yang baik akan menghasilkan hasil yang baik. Karena itu, data harus terintegrasi melalui sistem digital,” ujar Fajar.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa digitalisasi tidak hanya mempermudah proses transaksi, tetapi juga berfungsi memperkuat fungsi pengawasan, mendongkrak penerimaan daerah, serta meminimalisasi potensi kebocoran anggaran. Sebagai langkah konkret, Pemkab Sumedang terus memperluas pemanfaatan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di berbagai sektor, mulai dari angkutan umum, pasar tradisional, rumah sakit, hingga layanan publik lainnya.

Fajar juga menyoroti pentingnya integrasi pelaku usaha ke dalam sistem pembayaran digital demi menjaga kepatuhan pajak. “Jangan sampai ada lagi transaksi yang tidak tercatat. Dengan digitalisasi, semuanya bisa terekam dengan baik sehingga meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik,” tegasnya.

Strategi Penguatan PAD dan Target Akhir 2026

Di tengah dinamika kebijakan fiskal nasional serta penyesuaian dana transfer ke daerah, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui jalur digital dinilai menjadi strategi krusial untuk menjaga keberlanjutan pembangunan.

Meski capaian Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Kabupaten Sumedang terus menunjukkan tren positif, Fajar meminta peningkatan tersebut harus memberikan dampak nyata pada peningkatan penerimaan daerah dan kualitas pelayanan. Seluruh perangkat daerah yang tergabung dalam TP2DD diinstruksikan untuk memperkuat koordinasi, melengkapi data dukung penilaian, serta mendokumentasikan setiap inovasi digital dengan baik.

Melalui HLM TP2DD ini, Pemerintah Kabupaten Sumedang menetapkan sejumlah target strategis hingga akhir tahun 2026, antara lain:

• Mempertahankan status ‘Digital’ pada indeks ETPD.

• Meningkatkan nilai evaluasi kinerja TP2DD.

• Memperluas transaksi non-tunai pada seluruh siklus APBD.

• Mempercepat digitalisasi sektor pajak dan retribusi daerah.

• Memperluas implementasi QRIS pada seluruh lini layanan publik.

• Memperkuat kualitas data dan inovasi digital terintegrasi.

Ekosistem digital ini akan dibangun secara menyeluruh dengan mengintegrasikan sistem informasi antarperangkat daerah, memanfaatkan dashboard monitoring berbasis data, mendigitalisasi layanan BLUD dan BUMD, hingga menjangkau tingkat pemerintahan desa.

“PR terbesar kita adalah memperluas digitalisasi sampai ke desa. Masyarakat harus mendapatkan edukasi yang baik agar merasakan manfaat digitalisasi secara sukarela. Dengan sinergi seluruh pihak, saya optimistis Sumedang mampu menjadi daerah yang semakin maju dalam transformasi digital,” pungkas Wakil Bupati.

Evaluasi dan Optimasi Kinerja

Sebelumnya, Sekretaris Bapenda sekaligus Ketua Panitia Acara, Mia Rohmiatin, dalam laporan jalannya acara menyampaikan bahwa HLM TP2DD ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja tim, memperkuat sinergi lintas sektor, serta mematangkan persiapan penilaian Indeks ETPD Semester I Tahun 2026.

Mia melaporkan bahwa dari sisi pengeluaran, seluruh transaksi belanja Pemerintah Kabupaten Sumedang saat ini telah dilakukan secara non-tunai. Fokus TP2DD ke depan adalah terus mengoptimalkan digitalisasi pada sisi penerimaan daerah agar capaian indeks ETPD Sumedang dapat meningkat signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. ( Siti Kowati ) ****